MAMUJU – Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat diturunkan untuk mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Gerakan Rakyat Sulbar Melawan Korupsi dan Selamatkan Demokrasi di Gedung DPRD Sulawesi Barat, Rabu (26/8/2026).
Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan orasi terbuka dari para pengunjuk rasa. Dalam orasinya di depan Wakil Ketua DPRD, massa aksi secara tegas mendesak seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui mereka dan menandatangani petisi dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor menjadi undang-undang.
“Kami meminta agar seluruh anggota DPRD mendengarkan aspirasi kami dan menandatangani petisi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset,” teriak salah satu orator di hadapan barisan massa aksi dan aparat pengamanan.
Menanggapi situasi tersebut, Komandan Kompi Pengendalian Massa Satpol PP Sulbar, Andi Daswadi, menegaskan bahwa kehadiran personel pengamanan di lokasi adalah untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan secara kondusif, humanis, dan tertib.
“Kami menurunkan pengamanan untuk memastikan agar aksi unjuk rasa ini berjalan dengan aman, tertib, serta tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Andi Daswadi.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang menekankan agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Melalui pengamanan yang humanis dari personel Satpol PP Sulbar, diharapkan seluruh saluran aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai tanpa menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Diharapkan pula dialog yang konstruktif antara pihak DPRD Sulawesi Barat dan perwakilan massa aksi dapat segera terwujud demi melahirkan solusi yang bijak, aspiratif, serta tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi di Sulawesi Barat.(*)
