MAMUJU — Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E., M.M., menghadiri agenda strategis terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (31/03/2026).
Kehadiran Bupati Majene tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Unaudited kepada BPK sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Penyerahan LKPD dilakukan secara serentak bersama Pemerintah Provinsi serta seluruh pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat kepada jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Sulbar. Momentum ini menjadi tahap awal dalam proses audit atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan independen.
Bupati Andi Achmad Syukri menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Majene dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Hari ini kami menyerahkan laporan keuangan tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kami terus berupaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Majene,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Majene dan BPK dapat terus diperkuat, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Barat, sekretaris daerah, serta jajaran kepala badan keuangan dari masing-masing daerah. Acara berlangsung tertib dan menjadi penanda dimulainya tahapan pemeriksaan lapangan oleh tim auditor BPK.
